Buana Katulistiwa- Gempa dan tsunami telah menyebabkan sekitar 3.522,1 hektare (57 persen) daratan dari total luas wilayah ini mengalami kerusakan. Tujuh persen dari luas daratan 6.135,9 hektare daratan Kota Banda Aceh, dikikis abrasi.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NAD yang dilansir Rabu (23/4), lima dari sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh, yakni Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Bandar Raya, Kuta Raja, Syiah Kuala, wilayahnya itu bisa dikatakan sekitar 90 persen rusak.

Selain Kota Banda Aceh, perkiraan kerusakan tanah akibat bencana alam juga dilakukan di Sabang yang mencapai 50 Ha dari total luas daratan 11.872 Ha, Lhokseumawe 588 Ha dari luas 18.106 Ha, Aceh Besar 7.150 Ha dari luas areal 268. 612 Ha.

Perkiraan kerusakan di Kabupaten Pidie 480 Ha dari total luas 416.055 Ha, Bireuen seluas 200 Ha dari 190.121 Ha, Aceh Utara 8.158 Ha dari 329.686 Ha dan Aceh Barat, Aceh Jaya serta Nagan Raya, mencapai seluas 8.130 Ha dari total luas wilayah 1.010.466 Ha.

Selain kerusakan fisik, hampir seluruh dokumen seperti buku tanah dan sertifikat kepemilikan tanah milik warga juga mengalami kerusakan, namun pemerintah bersama lembaga asing telah mengantisipasi agar dokumen-dokumen tersebut bisa selamat.

Menurut sumber BPN, pihaknya tetap memberikan jaminan dan perlindungan hak keperdataan terhadap kepemilikan tanah dengan upaya penyelamatan dokumen yang bekerjasama dengan lembaga dari Jepang, JICA.

Diakui, akan menjadi persoalan di kemudian hari yakni sengketa batas tanah warga, terutama mereka yang tidak memiliki sertifikat dan tanahnya yang sudah tertimbun sampah tsunami.

Masalah batas tanah yang sudah ditimbun sampah dan tanah warisan masih kita khawatirkan sebagai persoalan kedepan. Namun, demikian untuk mengantisipasinya kita juga akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat.